Klaim KSOP Padangbai, Biaya Operasional Dermaga Tanah Ampo 700 Juta Per Tahun

Kepala KSOP Padangbai, Ni Luh Putu Eka Suyasmin (depan).

KARANGASEM,Balifactualnews.com-Kepala Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Padangbai, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, Bali, Ni Luh Putu Eka Suyasmian, mengatakan,  operasional Dermaga Tanah Ampo sebesar Rp 700 juta per tahun.  Klaim itu disampaikan Suyasmin saat  menerima  gabungan Komisi DPRD  Karangasem yang melakukan sidak ke Dermaga Tanah Ampo, Jumat 19 Februari 2021 lalu.

Dijelaskan, biaya operasional  dermaga sebesar  itu sudah berjalan sejak tahun 2015 lalu, dimana dermaga yang awalnya dirancang sebagai Dermaga Cruise pengelolaannya diserahkan kepada KSOP Padangbai, karena Pemkab Karangasem belum memiliki Badan Usaha Pelabuhan  (BUP). Suyasmin menegaskan, biaya operasional tersebut tidak sekadar untuk pemeliharaan dermaga,  juga untuk biaya perawatan gedung terminal yang dipinjam dari Pemkab Karangasem dan Pemrov Bali.

“Secara sah Dermaga Tanah Ampo bisa kami kelola sejak tahun 2017 lalu,  bersamaan dengan turunnya izin dari Kementerian Perhubungan Laut.  Saat ini yang dirancang sebagai Dermaga Cruise itu sudah masuk dalam Rencana Induk Pelabuhan Nasional sebagai dermaga pengumpul,” ungkap Suyasmin.

Terkait gedung terminal yang merupakan asset  milik Pemkab Karangasem dan Pemprov Bali itu,  kata Suyasmin, statusnya masih pinjam pakai sejak tahun 2018 lalu.  Bahkan  sampai saat ini sudah masuk  tahun ke-4. Selama status pinjam pakai beban biaya operasional ditanggung  pihak KSOP Padangbai, termasuk tenaga kerja yang ada di dalamnya.

Dijelaskan,  sejatinya pengelolaan Dermaga Tanah Ampo, sebelumnya sempat ada MoU dari Dirjen Kementrian Perhubungan  Laut dengan investor.  Untuk sisi lautnya investor menawar  dengan nilai sebesar Rp 650 juta per tahun, tapi Pemerintah memasang  harga terlalu tinggi, yakni Rp 25 miliar per tahun.

“Nah  nilai sewa  yang terlalu tinggi  yang dikeluarkan pemerintah membuat investor mundur.  Karena dermaga belum bisa dioperasionalkan, akhirnya pihak Kementerian Perhubungan Laut mengeluarkan izin operasional Dermaga Tanah Ampo dan pengelolaannya diserahkan kepada KSOP Padangbai,” jelas Suyasmin.

Menurut Suyasmin,  kendati saat ini  operasional Dermaga Tanah Ampo dialih fungsikan menjadi Dermaga Embarkasi dan Debarkasi, sewaktu-waktu bisa saja dikembalikan sebagai Dermaga Cruise, apalagi wilayah Tanah Ampo masuk dalam kawasan pariwisata eksklusif milik Karangasem. Namun, lanjut dia hal ini bisa dilakukan,  tentu dengan mengubah kembali Rencana Induk Pelabuhan Nasional dari Dermaga Pengumpul menjadi Dermaga Pariwisata.

“Apa yang kami ( KSOP Padangbai Red) lakukan ini, murni untuk optimalisasi asset biar tidak mangkrak. Sewaktu-waktu Kapal Cruise bisa saja sandar di Pelabuhan Tanah Ampo, tentu jadwalnya kita  atur. Intinya kalau Dermaga ini fungsinya dikembalikan sebagai Dermaga  Cruise kami juga setuju, apalagi untuk kemajuan Karangasem kami sangat siap ada dalam barisan paling depan,”  pungkas Suyasmin. (tio/bfn)