KARANGASEM, Balifactualnews.com – DPD II Golkar Karangasem mulai bersiap untuk melakukan penggodokan kader partai peraih kursi di DPRD untuk ditugaskan sebagai pimpinan Dewan.
Desas-desus berkembang, dari utak-atik yang dilakukan lima kader dinilai sama-sama memiliki potensi untuk menduduki jabatan itu. Kelima nama tersebut merupakan pengurus pleno DPD Golkar Karangasem. Mereka adalah Sekretaris DPD II Golkar Karangasem, I Nengah Sumardi yang sekarang masih duduk dikursi wakil ketua DPRD, I Gusti Agung Dwi Putra ( Wakil Ketua Bidang Humas), I Nyoman Mardana Wimbawa (Ketua Bapilu), I Wayan Dikep (Ketua DPC MKGR Karangasem), dan I Komang Mustika Jaya (Wakil Ketua Bidang Ekonomi Kreatif).
Sebagai sekretaris partai, nama I Nengah Sumardi disebut-sebut masih berpeluang untuk menduduki posisi jabatan Wakil Ketua Dewan. Tapi, demi memenuhi asas keadilan, tampaknya kursi Wakil Ketua Dewan Karangasem yang diduduki sekarang sedikit mulai “digoyang”. Sumardi dinilai sudah terlalu lama menduduki jabatan itu.
Bocoran yang didapatkan, muncul tiga nama yang menjadi calon kuat menggantikan posisi Sumardi sebagai pimpinan Dewan Karangasem, Selain ada nama I Gusti Agung dwi Putra dan I Nyoman Mardana Wimbawa , nama I Komang Mustika Jaya juga dinilai layak untuk ditugaskan sebagai pimpinan Dewan.
Ketua DPD II Golkar Karangasem, I Gusti Ngurah Setiawan, menampik adanya kabar burung tersebut. Dia berdalih, bahwa pihaknya baru melakukan penggodokan calon pimpinan Dewan Karangasem dalam rapat pleno yang dilaksanakan, Minggu (4/8/2024) mendatang.
“Memang muncul lima nama, tapi semuanya masih digodok dalam rapat pleno nanti. Tiga nama yang muncul langsung kami usulkan ke DPP untuk ditugaskan menempati kursi pimpinan Dewan,” kata Ngurah Setiawan dikonfirmasi via telepon, Kamis (1/8/2024).
Kendati muncul lima nama, tidak menutup kemungkinan nama-nama anggota Dewan yang kembali lolos pada Pileg kemarin, seperti, I Nyoman Sumadi, I Nyoman Musna Antara dan I Nyoman Rena, juga berpotensi untuk diusulkan. Terhadap hal ini, Ngurah Setiawan mengaki masih masih menunggu juklak-juknis. Alasannya, sesuai AD/ART partai, yang diusulkan untuk bisa menempati posisi pimpinan Dewan adalah anggota Dewan yang masuk dalam struktur pengurus pleno di DPD.
“Lihat saja perkembangan yang ada dalam pleno nanti. Kalau diusulkan apakah diijinkan atau tidak sama induk partai, karena persoalan penugasan kader pada unsur pimpinan Dewan sudah sangat jelas diatur dalam AD/ART partai,” pungkas Gusti Ngurah Setiawan. (tio/bfn)
