KARANGASEM, balifactualnews.com – Pemerintah Kabupaten Karangasem terus memantapkan langkah menghadapi tantangan pembangunan tahun 2026. Hal ini ditegaskan dalam rapat koordinasi pengendalian dan evaluasi program pembangunan tahun 2025 yang dipimpin langsung Bupati Karangasem, I Gusti Putu Parwata, pada Sabtu (27/9/2025).
Rapat koordinasi yang berlangsung dihadiri seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), asisten, kabag, camat, staf ahli, hingga tim ahli bupati. Forum tersebut menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah untuk menyatukan visi, memperkuat strategi, sekaligus mengevaluasi capaian program pembangunan yang berjalan sepanjang 2025.
Dalam arahannya, Bupati Parwata menegaskan pentingnya kolaborasi dan koordinasi lintas sektor guna meningkatkan kualitas pelayanan publik. Menurutnya, pemerintah daerah harus mampu menyusun kebijakan yang tidak sekadar administratif, melainkan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat, terutama terkait pembangunan infrastruktur dasar.
“Dengan adanya pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp202 miliar di tahun 2026, kita harus mengencangkan ikat pinggang. Anggaran yang ada wajib diprioritaskan pada program yang benar-benar dibutuhkan rakyat, seperti perbaikan jalan dan penyediaan air bersih,” tegas Bupati Parwata.
Selain menekankan efisiensi, ia juga mengingatkan agar perubahan anggaran dilakukan dengan penuh kehati-hatian. Setiap program harus dilaksanakan secara tepat waktu, transparan, dan tepat sasaran. “Masalah hibah harus segera dituntaskan. Perizinan jangan berlarut-larut, harus cepat turun ke lapangan. Tim ahli, terutama di bidang pariwisata, jangan hanya bicara di atas kertas, tetapi harus membawa data yang nyata,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Bupati Parwata meminta seluruh perangkat daerah memperkuat koordinasi di lapangan. Dengan tantangan fiskal yang semakin berat, setiap OPD dituntut tidak hanya sekadar menjalankan tugas rutin, tetapi juga berinovasi agar pembangunan tetap berjalan meski anggaran terbatas.
Rapat koordinasi ini sekaligus menjadi pengingat bahwa tahun 2026 akan menjadi fase krusial bagi Karangasem. Pemangkasan anggaran dari pusat tidak boleh dijadikan hambatan, melainkan momentum untuk menata ulang prioritas pembangunan. Pemerintah daerah dituntut lebih selektif dalam memilih program, serta memastikan setiap rupiah APBD benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat luas.
Bagi masyarakat Karangasem, pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan dan air bersih bukan sekadar program tahunan, melainkan kebutuhan yang langsung menyentuh kehidupan sehari-hari. Banyak warga di pelosok desa masih berharap akses jalan diperbaiki agar distribusi hasil tani lebih mudah, sementara ketersediaan air bersih tetap menjadi persoalan klasik yang belum tuntas di beberapa wilayah.
Dengan arah kebijakan yang lebih efisien dan fokus pada kebutuhan rakyat, Bupati Gus Par berharap pembangunan 2026 benar-benar membawa manfaat nyata. Harapan ini sejalan dengan suara masyarakat yang menanti hadirnya perubahan.
“Kami tidak banyak meminta, asal jalan diperbaiki dan air bersih tersedia, itu sudah sangat membantu kehidupan kami,” ungkap I Gede Suarta warga asal Kecamatan Selat.
Suara sederhana dari warga tersebut mencerminkan harapan besar yang kini menjadi tanggung jawab pemerintah. Meski anggaran terbatas, semangat kolaborasi dan efisiensi diyakini mampu menjadikan Karangasem tetap bergerak maju, mewujudkan visi “Karangasem yang AGUNG.” (tio/bfn)
