JAKARTA, Balifactualnews.com – Massachusetts Institute of Technology (MIT) telah menolak proposal pemerintahan Trump yang merinci kebijakan yang harus diikuti dengan imbalan akses istimewa ke dana federal.
Dalam surat kepada Menteri Pendidikan AS Linda McMahon, presiden MIT Sally Kornbluth mengatakan proposal tersebut akan “membatasi kebebasan berekspresi” di kampus dan tidak sejalan dengan nilai-nilai inti universitas.
Brown University, University of Pennsylvania, dan University of Texas juga didekati oleh pemerintah untuk menandatangani kesepakatan tersebut. Universitas-universitas tersebut akan membatasi penerimaan mahasiswa asing, membatasi komentar pimpinan universitas tentang acara politik, dan mengadopsi definisi biner gender, sebagaimana dilansir dari lama BBC.
Departemen Pendidikan AS meminta sekolah-sekolah untuk meninjau dan menyetujui apa yang disebutnya “Perjanjian untuk Keunggulan Akademik dalam Pendidikan Tinggi”. Perjanjian tersebut berisi daftar panjang keluhan konservatif yang telah lama ada yang telah menimbulkan perselisihan antara pemerintah dan beberapa universitas lain.
Perjanjian tersebut meminta universitas-universitas untuk menggunakan tes standar untuk sebagian besar penerimaan mahasiswa dan untuk “berkomitmen menggunakan kekuatan yang sah jika perlu” guna menanggapi dan mencegah protes di kampus. Sekolah-sekolah juga akan berkomitmen untuk menciptakan lingkungan di mana ide-ide konservatif dapat diungkapkan secara bebas.
Sekolah-sekolah akan setuju untuk membatasi penerimaan mahasiswa internasional di tingkat sarjana sebesar 15% dan “tidak lebih dari 5 persen berasal dari satu negara”. Perjanjian tersebut meminta sekolah-sekolah untuk menyaring mahasiswa asing yang menunjukkan permusuhan terhadap AS dan melaporkan catatan disiplin sekolah kepada otoritas federal.
Sekolah-sekolah tersebut harus mengembalikan dana federal dan sumbangan pribadi kepada para donatur jika ada ketentuan yang dilanggar.
Kornbluth mengatakan MIT telah menggunakan tes standar, telah berjanji untuk menciptakan budaya kebebasan berekspresi di kampus, dan tingkat pendaftaran internasionalnya sekitar 10%.
“Kami bebas memilih nilai-nilai ini karena nilai-nilai tersebut benar, dan kami mengamalkannya karena nilai-nilai tersebut mendukung misi kami,” kata Kornbluth dalam suratnya kepada Menteri Pendidikan Linda McMahon, menolak proposal yang dipublikasikan pada hari Jumat dilansir dari laman BBC.
Perjanjian tersebut “mencakup prinsip-prinsip yang tidak kami setujui, termasuk prinsip-prinsip yang akan membatasi kebebasan berekspresi dan independensi kami sebagai sebuah institusi,” ujarnya. “Dan pada dasarnya, premis dokumen tersebut tidak konsisten dengan keyakinan inti kami bahwa pendanaan ilmiah harus didasarkan pada prestasi ilmiah semata.”
“Menurut pandangan kami, kepemimpinan Amerika dalam sains dan inovasi bergantung pada pemikiran independen dan kompetisi terbuka untuk meraih keunggulan… Oleh karena itu, dengan segala hormat, kami tidak dapat mendukung pendekatan yang diusulkan untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi pendidikan tinggi.”
MIT telah menghadapi pemotongan dana federal di bawah pemerintahan Trump. Pada bulan Februari, MIT bergabung dengan universitas-universitas lain untuk mengajukan gugatan terhadap pemerintahan Trump setelah pemotongan dana penelitian kesehatan. MIT juga mengajukan gugatan hukum untuk mendukung tetangganya, Universitas Harvard, yang juga menggugat pemerintah atas pemotongan dana.
Universitas lain yang didekati oleh pemerintah adalah: Universitas Arizona, Dartmouth College, Universitas Vanderbilt, Universitas California Selatan, dan Universitas Virginia.
Gubernur California dari Partai Demokrat, Gavin Newsom, memperingatkan pekan lalu bahwa negara bagian akan memotong dana untuk universitas lokal mana pun yang menerima kesepakatan tersebut.
“Jika ada universitas di California yang menandatangani perjanjian radikal ini, mereka akan langsung kehilangan miliaran dana negara termasuk Cal Grants,” kata Newsom. “California tidak akan membiayai universitas yang mengorbankan mahasiswa, profesor, peneliti, dan menyerahkan kebebasan akademik mereka”. (ina/bfn)
