DENPASAR, Balifactualnews.com – Akibat sepinya kunjungan wisatawan Cina ke Bali akibat dampak virus corona, para pelaku pariwisata di Bangli meminta Pemkab setempat menunda kenaikan retribusi wisata ke daerah itu.
Hal itu disampaikan ketua PHRI Bangli Dr. I Ketut Mardjana di Bangli, Kamis (27/2/20) mengatakan, akibat terbitnya peraturan bupati (Perbub) Bangli nomor 37 tahun 2019 tentang retribusi tempat rekreasi yang berlaku diawal tahun 2020, mendapat sorotan para kalangan yakni ASITA, PHRI dan HPI.
“Pelaku pariwisata yang tergabung dalam PHRI, ASITA dan HPI sudah menyurati Bupati Bangli agar kenaikan tarif retribusi ditunda. Namun, belum direspon,” katanya.
Pihaknya menyayangkan pihak Pemkab Bangli belum ada respon atas permohonan pelaku pariwisata soal penundaan kenaikan retribusi.
Naiknya retribusi dari Rp 31 ribu menjadi Rp 51 ribu ditengah wabah corona mengesankan berdarmawisata ke Kintamani mahal. Apalagi ada empat titik punggutan.
“Terhadap kenaikan retribusi dimaksud banyak menuai protes dari pelaku pariwisata. Bahkan, diungkapkan melalui sosial media. Makanya kita harapkan ada penundaan,” tegas Mardjana.
Seiring dengan kebijakan pemerintah pusat yang menggelontorkan dana miliaran rupiah untuk menstimulus sektor agar tidak goncang, menurut Mardjana, Pemkab Bangli tentu bisa memahami. “Bahwa pemerintah pusat sudah begitu gencar menstimulus ekonomi agar sektor pariwisata tidak terhenti. Kalau ini sampai krisis maka sektor ekonomi terganggu,” kata Mardjana.
Perhatian pentingnya lainnya dari pemerintah kata Mardjana, adalah adanya pemberhentian setoran PHR sebesar 10 persen selama enam bulan.
“Tarif penerbangan juga sudah diturunkan sekitar 30 persen untuk sepuluh destinasi. Yang salah satunya adalah Bali. Begitu pusat melihat dampak pariwisata terhadap ekonomi,” urai Mardjana.
Lebih jauh kata Marjana, wagub Cok Ace terus gencar melakukan sosiallisai tentang stimulus ekonomi untuk menjaga stabilitas pariwisata.
“Apabila tidak ada wisatawan, yang terpukul ekonomi rakyat,” katanya.
Sementara itu, tokoh Kintamani I Wayan Mantik meminta agar ini dievaluasi. Apalagi pusat sudah menstimulus ekonomi untuk menjaga sektor pariwisata. Bukan hanya semata-mata menaikka PAD dengan dalih mensejahterakan masyarakat.
“Ini adalah bagian terkecil. PAD yang disalurkan lewat dana ADD ke setiap desa tidak sepenuhnya menjamin kesejahteraan. Yang terpenting bagaiamana pemerintah bisa membangkitkan entrepreneur muda. Ini yang bisa menghidupkan dan menumbuhkan ekonomi,” kata Mantik.(rus/ger)
