Belanja Modal Alami Trand Meningkat, Dewan Jembrana Rekomendasikan Penyerapan Anggaran Lebih Maksimal

________________________________________________________________________________

JEMBRANA—Realisasi belanja modal yang dilakukan Pemkab Jembrana pada APBD tahun 2018 cenderung mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Itu terungkap dalam sidang paripurna DPRD Jembrana terkait rekomendasi atas laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati (LKPJ), 2018, Selasa (9/4/2019)

Keputusan atas hasil LKPJ Bupati tersebut dibacakan Wakil Ketua DPRD I Wayan Wardana, dalam keputusan itu terungkap, anggaran belanja daerah dari tahun ke tahun senantiasa mengalami peningkatan sejalan dengan trand peningkatan realisasi pendapatan daerah. Dewan menyebutkan, belanja daerah dipasang pada tahun anggaran 2018 Rp 1.309.738.139.789,06 terealisasi sebesar Rp 1.207.106.319.875,05 atau sebesar 91,53 persen.

“Realisasi belanja tahun 2018 mengalami kenaikan dibandingkan realisasi belanja tahun 2017,” ungkap Wardana. Begitu halnya dengan belanja, alokasi belanja langsung yang memiliki porsi lebih besar dibandingkan dengan belanja tidak langsung. Dari yang ditargetkan sebesar Rp 1.268.899.677.988,72 direalisasikan sebesar Rp 1.038.821.462.736,68 atau naik 81,87 persen dari tahun sebelumnya.

“Beberapa tahun terakhir ini alokasi belanja langsung, khususnya belanja modal ada trand kenaikan dibandingkan dengan belanja barang dan jasa. Ini merupakan kebijakan belanja daerah yang sangat produktif, karena lebih banyak untuk kebutuhan untuk infrastruktur dan fasilitas publik,” kata Wardana.

Dalam rekomendasinya, dewan meminta pemerintah daerah agar mencari formula serta sistem penyerapan belanja daerah agar lebih maksimal. Sehingga dapat mempercepat perputaran roda perekonomian.

“Sudah saatnya beralih paradigma dari money functions ke money follows programs. Paradigma lama berorientasi kepada output sebagai sasaran tujuan dan implikasinya kepada tingkat daya serap anggaran, sedangkan paradigmaa baru berorientasi kepada outcome dan impact yakni, kebermanfaatan penggunaan anggaran bagi stakeholder terutama masyarakat,” tegasnya.

Sementara Bupati I Putu Artha mengatakan, berkat kerja keras, respon positif serta dukungan maksimal dari DPRD dan para stakeholder sehingga tahun 2018 telah berhasil mencapai sebagian besar indicator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

“Meski sebagian besar dari semua indikator berhasil dicapai, Kami juga menyadari bahwa apa yang telah kita capai kiranya masih jauh dari sempurna,“ ujarnya.

Ketidaksempurnaan itu, kata Bupati Artha, disebabkan oleh berbagai kendala dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kendala itu tidak semuanya berasal dari kelemahan internal. Namun juga ada beberapa yang dipengaruhi oleh faktor eksternal yang diluar jangkauan, kewenangan dan kemampuan pihaknya selaku penyelenggara pemerintahan daerah.

“Yang pasti, kami tidak ingin berlindung dari kelemahan yang bersifat eksternal, namun kami tetap akan berkomitmen untuk terus memperbaiki kinerja penyelenggaraan pemerintah,” pungkasnya. (dod/tio)