Dewan Karangasem Dorong  Eksekutif Segera Bayar TPP Pegawai

Banggar DPRD Karangasem dorong percepat pembayaran TPP Pegawai  yang selama ini tersendan karena dipinjam untuk pembayaran premi BPJS Kesehatan

KARANGASEM, Balifactualnews.com—DPRD Karangasem mendorong pembayaran  tambahan penghasilan pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkab Karangasem, yang sebelumnya dipinjam untuk pembayaran  premi kepada BPJS Kesehatan terkait Universal Health Coverage (UHC).

Dorongan untuk pembayaran TPP ASN itu, mengemuka  dalam rapat badan anggaran (Banggar) Dewan  bersama esekutif  berkaitan pembahasan  KUA/PPASP 2020, Kamis (10/9 /20)

Dalam rapat  yang dipimpin Wakil Ketua DPRD I Nengah Sumardi, anggota Banggar, I Wayan Suastika dengan tegas mengusulkan  pembayaran TPP ASN  tersebut. Alasannya,  TPP merupakan hak bagi pegawai  sebagai  pengargaan terhadap kinerja mereka. “Biar tidak ada tunggakan TPP ASN harus segara dibayarkan,” ucap Suastika.

Selain mendorong untuk secepatnya membayar tunggakan TPP ASN tersebut, anggota Fraksi PDI Perjuangan juga  meminta eksekutif untuk optimal melakukan penanganan Covid-19. Menurut Suastika, anggaran  yang terserap  untuk penanganan Covid-19 sudah sangat besar. Atas hal itu pihaknya meminta eksekutif untuk melakukan penghitungan dengan cermat terhadap anggaran yang sudah dipergunakan.

“Kami sudah menyetujui berapa pun anggaran yang diinginkan untuk penanganan covid-19, asalkan sesuai kemampuan. Tapi penggunaan anggaran perlu dihitung dengan cermat. Ini penting agar tidak memunculkan silpa yang begitu tinggi,” tukasnya.

Menanggapi usulan Suastika itu, Sekda Karangasem I Ketut Sedana Merta, mengatakan, Pembayaran  tunjangan kinerja pegawai (TPP) akan tetap disesuaikan dengan kinerja masing-masing pegawai. “Untuk pembayaran  TPP pegawai, kita masih  menyesuaikan dengan anggaran yang kita miliki. Muda-mudahan bisa terpenuhi,” ujarnya.

Sedangkan terkait penanganan Covid-19 ini, lanjut Sedana Merta, penganggarannya bertujuan untuk antisipasi jika keadaan semakin memburuk.  “Kalau nantinya tidak dipakai, pada bulan Mei tahun 2021, anggaran Covid-19 yang  sudah dianggarkan masih bisa dipakai untuk kegiatan lainnya.  Semuanya  sifatnya untuk antisipasi saja kalau tidak dipakai akan menjadi silpa, dan bisa dibuka bulan Mei 2021 mendatang,”  jelasnya.  (asa/tio/bfn)