GIANYAR, Balifactualnews.com – Kabar gembira bagi ASN di Pemkab Gianyar dengan turunnya Perbup No 2 Tahun 2024, tentang Kenaikan Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) bagi ASN di Pemkab Gianyar. Hanya saja kenaikan TPP ini jomblang tidak memihak ke pegawai rendahan dan justru menaikkan TPP bagi pejabat saja.
Hal ini mendapat perhatian dari Wakil Ketua DPRD Gianyar, Ida Bagus Gaga Adisaputra, Senin (26/2). “Namun disayangkan Pemkab malah menurunkan TPP untuk kalangan pegawai bawahan. Saya banyak sekali dapat laporan tentang TPP ini. Ini benar-benar ironis, sama sekali tidak memihak pegawai bawahan,’’ ujar Wakil Ketua DPRD Gianyar yang akrab disapa Gus Gaga.
Baca Juga : Yayasan MDPI Berikan Bimbingan Teknis Tingkatkan Ketrampilan Nelayan Karangasem
Gus Gaga menyayangkan kebijakan eksekutif dalam menyusun skema dan kriteria untuk peningktan penghasilan serangkaian peningkatan kinerja. Kenyataannya kebijakan ini sangat tak berpihak terhadap pegawai bawahan.
‘’Dengan kebijakan ini, sepertinya hanya pejabat yang dibutuhkan berkinerja baik dan berkualitas. Terus, bagaimana dengan para staf,’’ tanyanya. Gus Gaga mengapresiasi setiap kebijakan peningkatan penghasilan pegawai. Karena memang dari aspek pendapatan daerah, Gianyar memungkinkan untuk menaikkan penghasilan pegawai dengan mempertimbangkan rasio antara kebutuhan, beban kerja, dan sebagainya.
Hanya saja, sangat tak elok ada jika terus terjadi kesenjangan pendapatan antara pejabat dengan bawahan, staf di instansi ‘’basah’ dengan yang lain. Sebab yang namanya kesenjangan pastilah tidak baik hingga akan berdampak buruk pada kinerja organisasi. Gus Gaga memaklumi, kalangan pegawai tidak berani mengeluh atas kebijakan ini.
Baca Juga : Surya Paloh Sebut Hak Angket adalah Hak Konstitusional dalam Berdemokrasi
‘’Tapi seyogyanya para pejabat pembuat kebijakan ini, punya hati untuk berempati terhadap bawahan. Jangan dong begini caranya, kasihan mereka,’’ tegasnya.
Gus Gaga mengakui, perbedaan besaran TPP antara atasan dan bawahan wajar terjadi, tapi setidaknya jangan terlalu jomplang. Dia mengingatkan kepada para pembuat kebijakan agar sekali-sekali bergaul dan menyelami hingga tahu suara hati bawahan. Setahunya, sudah menjadi rahasia umum kebanyakan dari mereka telah menggadaikan SK-nya di bank, koperasi, bahkan LPD. Dalam kondisi seperti itu, mereka sangat berharap punya pimpinan yang baik hati dan welas asih dengan kondisi pegawai bawahan.
‘’Coba rasakan bagaimana jadi bawahan. Saya tahu itu karena saya dulu merintis karier mulai dari pegawai harian di Kantor Gubernur Bali hingga menjadi Sekda. Makanya, saya sangat tidak bisa mentoleransi jika ada pimpinan instansi yang abai akan kesejahteraan bawahannya,’’ ujarnya.
Baca Juga : Pemerintah Pusat Tahun ini Gelontorkan 56 Miliar untuk Tuntaskan Perbaikan Jalan di Nusa Penida
Gus Gaga mengimbau kepada pengambil kebijakan agar mempertimbangkan kembali besaran TPP khususnya bagi kalangan pegawai bawahan. Jangan yang di atas makmur, namun yang di bawah hanya jadi penonton kemakmuran atasan. Tidak terkecuali, para Guru Tidak Tetap (GTT) yang eksis di tengah kekurangan guru, hingga peran mereka tidak bisa disepelekan. Mereka hanya menerima gaji berstandar UMR. Harusnya bisa mendapatkan tambahan pendapatan karena kinerjanya jelas.
‘’Dalam sebuah rapat nanti di DPRD, kami akan pertanyakan kebijakan ini. Ini sanbat tidak adil,’’ tegas politisi Demokrat ini. (gsp/bfn)
