Karangasem Rancang Pos Portal Berbasis Digital, Cegah Kebocoran Tak Semakin Tebal

banner 120x600

Kepala BPKAD Karangasem I Wayan Ardika, saat melakukan sidak ke pos portal galian C.

KARANGASEM, Balifactualnews.com –  Kebocoran pajak tambang mineral bukan bebatuan (Minerba) di Karangasem masih terus terjadi. Mengantisipasi kebocoran agar tidak semakin hari semakin menebal, Pemerintah kabupaten Karangasem akan melakukan perbaikian sistem pungutan galian C yang selama ini dilakukan secara manual dan hanya menghadalkan petugas portal ke arah pos portal bernasis digital.

Untuk itu guna meminimalisir tingkat kebocoran tersebut, DPRD Karangasem dalam setiap kesempatan selalu mewacanakan agar Pemkab Karangasem secepatnya merubah sistem pungutan pajak galian C dengan menggunakan sistem portal berbasis digital. Wacana ini lantang disuarakan anggota Fraksi Golkar DPRD Karangasem I Komang Rena. Menurutnya, dengan menggunakan portal bebasis digital diyakini tidak lagi ada kebocoran pajak di sektor Minerba tersebut.

“Pos portal digital diyakini dapat meminimalisir praktik kecurangan yang diduga kerap terjadi di lapangan,” ucap Komang Rena dalam setiap kesempatan melakukan pembahasan pajak galian C bersama komisi gabungan di DPRD Karangasem.

Dikonfirmasi, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Karangasem, I Wayan Ardika,  membenarkan wacana untuk membangun pos portal berbasis digital tersebut. Namun langkah itu kemungkinan baru bisa terwujud pada akhir 2022 mendatang.

“Saat ini kita masih melakukan penjajakan dengan bank daerah terkait penggunaan sistem portal berbasis digital dimaksud. Sistem digitalisasi masih kita dijajaki, sebab perlu disiapkan lahan dan sistem digitalisasi tersebut, semua itu memerlukan proses, ” tandas Ardika pada Senin 15 Nopember 2021.

Tingkat kebocoran pajak galian C masih terus terjadi, hal itu diakui Ardika. Bahkan pihaknya sudah menelusuri informasi itu dan diakui masih ada oknum petugas yang main-main. “Untuk mencari perbandingan, petugas portal disana sempat kami offkan sementara dan kami bersama staf di kantor turun berjaga. Untuk hal itu kami juga sempat bertugas jaga 24 jam dengan melibatkan pegawai di kecamatan,” pungkasnya. (ger/bfn)