Langkah Kuda Moeldoko dan Tragedi Partai Demokrat

Jenderal Purnawirawan Moeldoko (foto: istimewa)

Balifactualnews.com-Kongres  Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat yang dilaksanakan di Kabupaten Deli Serdang, Sumatra Utara Jumat, 5 Maret 2021, menempatkan Moeldoko sebagai Ketua Umum  baru secara aklamasi, menyusul mundurnya  Marzuki Alie  dalam pencalonan.

Moeldoko memang dicetuskan sebagai Ketua Umum baru partai berlambang Mercy itu, namun pelaksanaan  KLB tetap dituding menyalahi  aturan dan sangat kontroversi.   Kendati demikian, Moeldoko  tidak diam. Mantan Kepala Staf TNI AD itu, tetap memainkan langkah kuda politiknya untuk menangkis serangan yang diluncurkan poros Cikeas.

Dalam pidato politiknya Moeldoko mengatakan bahwa dia dilamar dan mengikuti para kader menjadi ketua umum. Namun sebelum dia  menerima lamaran itu, ada  tiga pertanyaan yang  diajukan. Salah satunya tentang keabsahan KLB sesuai AD / ART, para kader yang hadir di KLB Deli Serdang menjawab sah sesuai AD / ART.

Poros Cikeas, khususnya Demokrat kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mendapatkan kejutan dengan adanya KLB  tersebut. AHY bergerak cepat, menggelar jumpa pers, dia menyatakan, KLB tersebut hanya dagelan  semata-mata dan abal-abal.  Sebab tidak sesuai AD / ART.

Bukan hanya itu, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat SBY, juga membuat pernyataan cukup tajam yang tertuju pada Moeldoko.  Diawali dari  penyesalannya hingga mengaku merasa malu telah menjadikan Moeldoko tugas di posisi penting saat dirinya menjadi presiden.

Tetapi, sebelum mencermati lebih jauh tentang ingar bingar kemelut kepemimpinan AHY dan dominasi Cikeas dalam pengendalian partai.  Sejatinya pertikaian  dan gonjang-ganjing ditubuh partai lain sudah terjadi sejak dulu. Mari tenggok ke belakang. Zaman Orde Baru silam, Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Suryadi menjadi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) versi Megawati Soekarnoputri. Partai PKB, terjadi  kasuistis. Dimana terjadi pertikaian antara Cak Imin dengan Gus Dur yang berujung peradilan dan dilengkapi Muktamar versi Parung dan Muktamar Ancol.

Ribut-ribut di tubuh partai juga terjadi pada Partai Amanat Nasional (PAN), yang berujung pada  perseteruan Amien Rais dan Zulkifli Hasan dalam kongres.  Begitu juga Partai Demokrat, ribut-ribut di tubuh partai sudah ada sejak dulu. Munculnya partai Barisan Nasional (Barnas) adalah fakta sejarah yang tidak akan bisa terlupakan.

Mencermati KLB  di Deli Serdang awal Maret lalu, semestinya SBY tidak kaget dan merasa dizalimi dengan kondisi yang ada saat ini. Alasannya, kongres pertama di Bali dengan skenario Hadi Utomo menjadi ketua umum semakin membuka keinginan Cikeas  untuk membangun episenterum politik dalam tubuh Partai Demokrat.

Tetapi, pada kongres di Bandung, keinginan Cikeas  untuk  membangun “Trah Politik”Partai Demokrat kandas. Saat itu, poros Cikeas kalah telak melawan kelompok Anas Urbaningrum.  Tapi Naas bagi Anas Urbaninggrum, Cendikiawan dan mantan Ketua KPU RI ini ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam kasus korupsi Wisma Atlet. Situasi  tersebut semakin kencang mendorong munculnya KLB dan SBY terpilih sebagai ketua umum, dengan  dalih demi penyelamatan partai.

Kongres JCC di Jakarta dengan menempatkan AHY secara aklamasi sebagai ketua umum dengan segala strategi dan rekayasa proses penyelenggaraan kongresnya, juga  merupakan upaya  untuk melanggengkan episentrum Partai Demokrat pada poros Cikeas.

Sejarah mencatat, pada masa Demokrat di bawah kendali SBY, tidak jarang kader yang berseberangan disingkirkan. Ingar bingar KLB Deli Serdang kali ini,  merupakan bagian dari resonansi kekecewaan para kader yang tersisih dan semakin mengkristal. Pemicunya ditengarai,  proses penyelenggaraan kongres di JCC Jakarta yang memilih AHY sebagai ketua umum cacat prosedur dan hukum. Beberapa kewenangan daerah yang diambil oleh DPP, yang lebih rasional adalah terus menurunnya hasil perolehan suara dalam pemilu. Diakui atau tidak, SBY dipandang tidak lagi menjadi “magnet politik” basis, layaknya Pemilu 2009.

Sekarang KLB sudah terjadi, ini adalah tragedi Partai Demokrat yang pernah berjaya di kontestasi politik tanah air. Kedua kubu saling serang dan melakukan proksi untuk membuktikan sah atau tidak sahnya KLB. Selanjutnya, pemerintah melalui Kementrian Hukum dan HAM yang akan menjadi wasit, apakah akan mengesahkan hasil KLB  Deli Serdang ehingga Partai Demokrat pecah? Mari kita ikuti drama politik Partai Demorkat berikutnya. (paramitha/berbagai sumber)