JAKARTA, Balifactualnews.com – Presiden Prabowo Subianto menilai sebagian demonstrasi yang terjadi sudah keluar dari jalur penyampaian pendapat yang sah dan mulai menjurus pada tindakan anarkis, makar, hingga potensi terorisme.
Presiden lantas menginstruksikan aparat keamanan untuk mengambil langkah tegas terhadap berbagai aksi kerusuhan yang melanda sejumlah daerah, termasuk Jakarta. Hal tersebut disampaikan presiden dalam konferensi pers seusai pertemuan tertutup bersama pimpinan partai politik di Istana Negara, Minggu (31/8).
Presiden juga menekankan bahwa hukum harus ditegakkan tanpa kompromi terhadap segala bentuk kekerasan dan perusakan. “Kepolisian dan TNI saya perintahkan untuk mengambil tindakan setegas-tegasnya terhadap aksi perusakan fasilitas umum, penjarahan rumah warga, maupun tempat-tempat umum lainnya,” tegas Prabowo.
lanjut Prabow, negara tetap menjamin kebebasan rakyat untuk menyampaikan pendapat. Namun, ia menolak keras apabila kebebasan tersebut disalahgunakan hingga mengganggu ketertiban umum dan membahayakan keselamatan masyarakat.
“Hak menyampaikan aspirasi dijamin konstitusi. Tetapi jika kebebasan itu berubah menjadi kerusuhan, negara wajib bertindak,” ujarnya.
Presiden juga menyoroti pentingnya akuntabilitas aparat di lapangan. Ia meminta agar seluruh proses pengamanan dijalankan secara transparan dan terbuka bagi pengawasan publik.
“Apabila ada petugas yang melanggar aturan, tindak segera dan pastikan prosesnya terbuka agar publik percaya,” kata Prabowo.
Menurutnya, situasi keamanan adalah tanggung jawab bersama. Ia menegaskan, negara tidak akan tinggal diam menghadapi pihak-pihak yang mencoba mengganggu stabilitas nasional.
Sebelumnya, Presiden Prabowo mengundang sejumlah pimpinan partai politik ke Istana Negara. Hadir dalam pertemuan tersebut Ketua MPR Ahmad Muzani, Ketua DPR RI Puan Maharani, serta Ketua DPD RI Sultan Najamudin. Dari unsur partai politik tampak Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum NasDem Surya Paloh, Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono, dan Sekjen PKS Muhammad Kholid. (ina/bfn)
