Teken Pakta Integritas, NaDi-Masker Sepakat Taat Aturan

Dua pasangan calon bupati/calon wakil bupati Karangasem, yakni  pasangan calon nomor urut 01 I Gede Dana dan I Wayan Artha Dipa (kanan) dan pasangan calon nomor urut 2 I Gusti Ayu Mas Sumatri dan I Made Sukerana melakukan penandatanganan pakta integritas  di Mapolres Karangasem, Senin (5/10/20)

KARANGASEM,Balifactualnews.com—Dua pasangan calon bupati/wakil bupati  Karangasem, yakni NaDi ( I Gede Dana dan I Wayan Artha Dipa) dan Massker (Mas Sumatri dan Made Sukerana),  bersepakat untuk menaati segala aturan pelaksanaan Pilkada Karangasem  tanpa hoax yang berlangsung  aman, sukses damai dan lancar.  Kesepakatan itu tertuang dalam penandatanganan pakta integritas  kedua pasangan calon di Mapolres Karangasem, Senin (5/10/20).

Selain dihadiri kedua pasangan calon, penandatangan pakta integritas juga dihadiri, Forkompimda, KPU dan  Bawaslu, serta intansi terkait lainnya.

Kapolres Karangasem AKBP Ni Nyoman Suartini SIK.MM.Tr, dalam sambutannya mengatakan,  penandatanganan pakta integritas kedua pasangan calon tersebut  dilaksanakan, mengacu PKPU no 13 Tahun 2020, tentang Perubahan Kedua  atas PKPU  no 6 tahun 2020, tentang  Pilkada serentak lanjutan dalam kondisi  bencana non alam Covid-19.

Pilkada serentak, kata Kapolres  merupakan momentum yang tepat untuk saling menjaga  persatuan, kesatuan, stabilitas dan kondusifitas  siskamtibmas  menjelang pemilhan, sehingga  akan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, hukum dan budaya, berprilaku santun, serta mentaati  perundang-undangan yang berlaku  dalam setiap tahapan.

“Penandatangan pakta integritas ini sebagai bentuk komitmen untuk menyampaikan aturan , yang harus ditaati  dalam pelaksanaan pemilihan dengan mengedepankan protokol kesehatan di tengah pandemi Covid-19,” ucap Kapolres.

Pada kesempatan itu, Kapolres juga menekankan, agar kedua pasangan calon bupati/calon wakil bupati  dan para simpatisan, untuk selalu menciptakan  situasi yang kondusif dengan  menghindari kampanye hitam, menyebar berita hoax dan politik uang.

“Jangan sampai Pilkada menjadi klaster baru penyebaran Covid-19, karena itu setiap tahapan pemilihan   harus dilaksanakan dengan  berpedoman pada protokol kesehatan,” tandasnya. (ger/son/bfn)