KARANGASEM, Balifactualnews.com — Pemerintah Kabupaten Karangasem mulai memetakan arah masa depan daerah. Lewat Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD 2026, berbagai persoalan lama kembali dibuka dan dituntut untuk segera dituntaskan.
Forum yang digelar di Gedung Sabha Prakerti, Senin (30/3), itu bukan sekadar agenda seremonial. Di ruang itu, pemerintah, DPRD, hingga tokoh masyarakat duduk bersama, membedah realitas pembangunan Karangasem yang masih tertatih di sejumlah sektor.
Kepala Bappeda Karangasem, I Gusti Bagus Widiantara, menegaskan Musrenbang merupakan ruang strategis untuk menyatukan arah kebijakan pembangunan.
“Forum ini menjadi ruang untuk menyepakati persoalan, menentukan prioritas, sekaligus merumuskan program dan indikator kinerja pembangunan tahun 2027,” ujarnya.
Sejumlah persoalan krusial mencuat ke permukaan. Mulai dari belum optimalnya pengembangan potensi wilayah, tingginya angka kemiskinan, persoalan sampah yang kian mendesak, hingga kerusakan infrastruktur jalan yang belum tertangani maksimal.
Selain itu, akses air bersih, kualitas pendidikan, dan layanan kesehatan juga menjadi sorotan serius dalam forum tersebut.
Bupati Karangasem, I Gusti Putu Parwata, dalam arahannya menegaskan bahwa perencanaan pembangunan tidak boleh lagi bersifat normatif, melainkan harus benar-benar menyentuh kebutuhan riil masyarakat.
“Kita tidak boleh lagi merancang program yang hanya bagus di atas kertas. RKPD 2027 harus hadir sebagai solusi nyata atas persoalan yang dirasakan masyarakat setiap hari,” tegasnya.
Gus Par juga menyoroti pentingnya keberanian dalam menentukan skala prioritas di tengah keterbatasan anggaran.
“Anggaran kita terbatas, sementara kebutuhan sangat besar. Karena itu, kita harus berani memilih mana yang benar-benar prioritas. Jangan semua ingin dikerjakan, tapi akhirnya tidak ada yang tuntas,” ujarnya lugas.
Ia menekankan, persoalan air bersih dan infrastruktur jalan tetap menjadi fokus utama pembangunan ke depan.
“Air adalah kebutuhan dasar. Jalan adalah urat nadi ekonomi. Kalau dua ini tidak beres, jangan bicara terlalu jauh soal kemajuan,” tambahnya.
Lebih jauh, Bupati Parwata juga mengingatkan seluruh perangkat daerah agar tidak bekerja dalam sekat-sekat birokrasi.
“Pembangunan tidak bisa dikerjakan sendiri-sendiri. Harus ada sinergi, kolaborasi, dan kesamaan visi. Kalau masih ego sektoral, kita akan jalan di tempat,” tandasnya.
Di sisi lain, ia menekankan pentingnya integritas dalam setiap tahapan pembangunan.
“Perencanaan yang baik harus diiringi dengan pelaksanaan yang bersih. Transparansi dan akuntabilitas bukan pilihan, tapi keharusan,” ujarnya.
Data usulan program menunjukkan besarnya tantangan yang dihadapi. Tercatat 207 program, 479 kegiatan, dan 1.462 sub kegiatan dengan total kebutuhan anggaran mencapai sekitar Rp1,84 triliun.
Angka tersebut menjadi cerminan tingginya kebutuhan pembangunan di Karangasem yang harus diselaraskan dengan kemampuan fiskal daerah.
“Jangan sampai kita besar di rencana, tapi lemah di eksekusi. Yang kita kejar bukan banyaknya program, tapi dampaknya bagi masyarakat,” tegas Gus Par.
Musrenbang yang diikuti 128 peserta ini berlangsung selama dua hari, dengan pembahasan teknis melalui tiga desk utama: perekonomian dan sumber daya alam, pemerintahan dan pembangunan manusia, serta infrastruktur dan kewilayahan.
Pada akhirnya, Musrenbang bukan hanya soal menyusun angka dan program, tetapi tentang menentukan arah keberanian: apakah Karangasem mampu keluar dari tumpukan persoalan, atau kembali terjebak dalam rutinitas tanpa perubahan berarti. (tio/bfn)
