Bersama NGO Siap Siaga, BPBD Karangasem Libatkan Desa Adat Lakukan Penilaian Resiko Bencana

Melibatkan peran MDA Karangasem, NGO (relawan)  Sia Siaga dan BPBD Karangasem melakukan penilaian resiko  bencana partisipasi masyarakat  berbasis desa adat yang dilaksanakan di Museum Pustaka Lontar Dukuh Penaban.

KARANGASEM,Balifactualnews.com—Sebagai daerah yang memiliki  gunung api dan wilayah yang berbukit, Kabupaten Karangasem dinilai mempunyai resiko bencana yang sangat tinggi.  Ini juga diakui Kepala Pelaksana BPBD Karangasem IB Ketut Arimbawa, bahwa resiko bencana di Karangasem  bukan sebatas gunung api, banjir bandang dan tanah longsor, tapi juga ada bencana  lain seperti pohon tumbang.

Mengantisipasi hal itu, bekerjasama dengan NGO (relawan) Siap Siaga dan BNPB, BPBD Karangasem   melakukan penilaian resiko bencana partisipatif dengan melibatkan   Majelis Desa Adat Karangasem. Kegiatan  berlangsung selama dua  hari (Senin 21 hingga selasa 22 Desember 2020) yang dipusatkan di Museum Pustaka Lontar Dukuh Penaban, itu menitik beratkan pada peran desa adat dalam melakukan mitigasi  bencana di masing-masing desa adat.

“Desa adat memang sudah terlibat dalam kegiatan kebencanaan, tapi perannya belum diketahui banyak pihak. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menggerakkan kembali peran desa adat dalam penanganan bencana,” ucap IB Arimbawa, usai kegiatan, Selasa (22/12/20).

Dijelaskan, program penilaian resiko bencana partisipatif masyarakat yang dilakukan Relawan Siap Siaga, baru menggunakan tiga desa adat sebagai contoh penilaian di Bali. Ketiga desa adat itu, yakni, MDA Kabupaten Badung, MDA Kota Madya Denpasar dan MDA Kabupaten Karangasem.

Munurut IB Arimbawa, ketiga  kabupaten ini memang memiliki resiko  bencana yang sangat tinggi, karena itu dalam penanganan kebencanaan tersebut diperlukan peran aktif desa adat .

“Kegiatan ini baru pertama kali dan akan berjalan hingga tahun 2027.  Kita sasar desa adat karena  peran desa adat sangat penting dalam hal penanggulangan bencana khususnya dalam pra bencana  atau mitigasi bencana,” tegasnya.

IB Arimbawa mengatakan, beberapa desa adat di Karangasem sudah terlibat langsung dalam penanganan kebencanaan di masing-masing desa adat  melalui awig-awig yang dimiliki. Dia mencontoh, Desa Pucang di Kecamatan Kubu, dan Desa Tenganan di Kecamatan Manggis yang tegas melarang warganya untuk menebang kayu. Hal ini dilakukan  untuk mengantisipasi adanya bencana longsor di desa adat masing-masing.

“Potensi-potensi seperti ini akan terus kita gali nanti, terutama peran desa adat dalam penanggulangan bencana. Nah untuk menggali hal ini perlu keterlibatan Majelis Madya Desa Adat Karangasem untuk melakukan pendataan,” jelasnya.

Penilaian resiko bencana partisipatif masyarakat yang dilakukan relawan Siap Siaga, kata IB Arimbawa, juga menyangkut kebutuhan dasar terhadap warga di masing-masing desa adat. Hal itu dinilai sangat penting karena menyangkut kesiapan menghadapi bencana.

“Melalui kegiatan ini, kita harapkan  betul-betul dibuatkan dokumentasi resmi  dalam bentuk kerjasama Desa Adat dengan Pemerintah.  Yang pasti kegiatan ini akan  menjadi rekomendasi NGO Siap Siaga kepada pemerintah dan kita siap mengawal penuh rekomendasi ini hingga ke tingkat pusat,” jelas IB Arimbawa.

Di pihak lain Jro Bendesa Madya Majelis Desa Adat Karangasem, Ketut Alit Suardana, mengaku  sangat mengapresiasi kegiatan  penilaian resiko kebencanaan yang melibatkan desa adat. Menurutnya,  apa pun bentuk kegiatan yang dilaksanakan pemerintah, desa adat siap memberikan dukungan penuh.

“Untuk kebencanaan, sejauh ini  desa adat sudah terlibat  langsung, salah satunya  dalam penanganan wabah Covid-19 dengan membentuk Satgas Gotong Royong di masing-masing desa adat,” ungkap Jro Bendesa, I Ketut Alit Suardana yang didampingi Petajuh II MDA Karangasem Jro Nengah Suarya.

Dikatakannya, ada beberapa target capaian yang  mesti dihasilkan dalam kerjasama  penanganan bencana berbasis desa adat, bersama pemerintah  dan NGO Siap Siaga tersebut. Salah satunya, mendorong desa adat untuk membentuk  Satgas Jagra Baya di 190 desa adat yang ada di Karangasem.

“Ini kerjasama yang pertama kali dan  program ini sangat penting, karena Karangasem memiliki resiko bencana yang sangat tinggi,”  ucapnya.

Jro Bendesa Madya Ketut Alit Suardana, menambahkan, terkait penanganan kebencanaan tersebut,  MDA Karangasem juga mendorong desa adat dan Pemerintah Kabupaten untuk memperkuat ekonomi berbasis desa adat, yakni menyimpan anggaran desa adatnya untuk mengantisipasi kebencanaan dan mendorong Pemerintah Daerah untuk mengalokasikan anggaran cadangan untuk kebencanaan.

Dengan kegiatan  penilaian resiko kebencanaan yang dilakukan NGO Siap Siaga,  Alit Suardana, desa adat dan Pemerintah Daerah sudah mampu merancang bangun dalam  penanganan bencana sejak dini.

“Dalam hal penanganan kebencanaan berbasis desa adat, kita juga akan membuat pusat data  informasi tentang kebencanaan di masing-masing desa adat.  Tidak seperti sekarang, data kebencanaan berbasis desa  belum mendapat gambaran yang jelas,” pungkasnya. (jro/tio/bfn)