KARANGASEM, Balifactualnews.com – Komisi II DPRD Karangasem melakukan sidak terhadap proyek pembangunan MPP, yang beralamat di Jalan Veteran, Amlapura, Kamis(1/11). Pantauan dilapangan, pembangunan gedung MPP yang menyerap dana miliaran Rupiah itu belum rampung sepenuhnya. Disinyalir karena kekurangan dana.
Sebagaimana diketahui pada tahun 2024, Pemprov Bali kembali menggelontorkan anggaran BKK untuk melanjutkan pembangunan MPP tersebut dengan dana pagu sebesar Rp. 8 Miliar termasuk untuk proyek wantilan.
Dari total pagu anggaran nilai kontrak proyek sebesar Rp. 6,3 Miliar dimana sesuai dengan RAB untuk proyek MPP diplot sebesar Rp. 3,4 Miliar. Alokasi dana BKK yang diplot untuk lanjutan proyek tersebut hanya cukup untuk merampungkan finishing di lantai 1 saja sementara lantai 2 masih menunggu penganggaran tambahan tahun 2025.
Ketua Komisi II, I Made Tarsi Ardipa mengatakan, melihat dari kualitas bangunan yang sudah dikerjakan cukup bagus. Dirinya berharap, pengerjaan bisa selesai tepat waktu sesuai dengan kontrak.
“Bangunan ini memang belum bisa selesai 100 persen karena untuk lantai atas masih menungggu dana BKK Provinsi kembali. Kami tetap mewanti – wanti agar pihak kontraktor menjaga kualitas proyek agar sesuai dengan perencanaan serta jangka waktu yang sudah ditentukan dalam kontrak.” Terang Tarsi Ardipa.
Pihaknya lanjut Tarsi, tentunya akan terus melakukan pengawasan terhadap perkembangan proyek pembangunan gedung MPP, agar pengerjaan proyek tersebut tidak molor, dan tentunya memiliki kualitas sesuai perencanaan.
Sementara itu, Kadis PUPR Karangasem, Wedasmara, saat mendampingi kegiatan pengawasan komisi II DPRD Karangasem, mengatakan, pengerjaan lantai 1 bisa diselesaikan, tetapi untuk lantai 2 masih menunggu anggaran.
“Informasi yang kami dapatkan, dari Bapeda Provinsi usulannya sudah keluar, tapi apakah nanti dianggarkan atau tidak tergantung pada saat pembahasan di Provinsi,” kata Wedasmara.
Menurutnya, pada tahun 2025 mendatang untuk lantai 1 gedung MPP yang baru sudah bisa digunakan untuk pelayanan, hanya saja karena lantai 2 belum selesai, Dinas DPMPTSP sementara masih ngantor di Gedung MPP yang lama.
“Kami berharap agar proyek ini mendapat anggaran kembali dari BKK Provinsi pada tahun 2025. Namun jika tidak dapat dana dari provinsi, akan cukup sulit dalam penyelesaiannya. Apabila itu terjadi, jalan lainnya yakni menggunakan APBD Karangasem, namun hal itu pastinya akan memerlukan waktu yang cukup lama,” pungkas Wedasmara. (ger/bfn)
