KARANGASEM, Balifactualnews.com – Rancangan APBD Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2027 diarahkan tidak sekadar menjadi deretan angka dalam dokumen anggaran. DPRD Karangasem mendorong setiap rupiah yang dialokasikan benar-benar memiliki daya ungkit bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Dorongan tersebut mengemuka dalam sidang paripurna DPRD Karangasem yang dipimpin Ketua DPRD I Wayan Suastika, Senin (2/11). Sidang dihadiri Bupati Karangasem I Gusti Putu Parwata dan Wakil Bupati Pandu Prapanca Lagosa.
Dalam rancangan APBD 2027, pendapatan daerah diproyeksikan mencapai Rp1,762 triliun, sedangkan belanja daerah sebesar Rp1,920 triliun. Dengan demikian, terdapat defisit sekitar Rp157,88 miliar yang salah satunya direncanakan ditutup melalui pinjaman daerah sebesar Rp75 miliar.
Lima fraksi DPRD Karangasem pada prinsipnya memberikan dukungan terhadap arah kebijakan anggaran tersebut, dengan sejumlah catatan agar pengelolaannya semakin terukur, produktif dan berpihak kepada masyarakat.
Fraksi NasDem meminta target pendapatan, khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), disusun secara realistis dengan mengacu pada potensi daerah dan basis data yang kuat. Pendidikan, kesehatan dan infrastruktur juga diminta tetap menjadi prioritas.
“Target Pendapatan Asli Daerah disusun secara lebih realistis berbasis data dengan melihat potensi daerah sehingga lebih terukur,” tegas Mahayana.
Fraksi PDI Perjuangan menekankan bahwa APBD harus menjadi instrumen nyata untuk menghadirkan manfaat bagi masyarakat. “APBD bukan sekadar instrumen akuntansi atau angka-angka statistik belaka, melainkan wujud nyata kehadiran negara di tengah-tengah rakyat,” ujar juru bicara Fraksi PDI Perjuangan, Gede Parwata.
Terkait rencana pinjaman daerah Rp75 miliar, PDI Perjuangan mengingatkan agar pembiayaan tersebut diarahkan pada kegiatan produktif yang mampu memperkuat perekonomian daerah, bukan belanja konsumtif yang justru menambah beban fiskal.
Senada, Fraksi Golkar meminta pemerintah menyertakan simulasi kemampuan pengembalian pinjaman secara jelas dan terukur. “Jangan sampai pemerintah hanya memperlihatkan kemampuan menerima pinjaman, namun tidak memperlihatkan simulasi kemampuan membayar pinjaman sampai lunas,” tegas juru bicara Fraksi Golkar, Nengah Sumardi.
Golkar juga mendorong agar penyertaan modal kepada Jamkrida dan BPD Bali mampu memberikan manfaat konkret bagi UMKM dan sektor produktif masyarakat.
Sementara itu, Fraksi Gerindra menegaskan percepatan pembangunan tetap harus berjalan beriringan dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
“Alokasi belanja daerah seharusnya diprioritaskan untuk pemenuhan pelayanan dasar publik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat,” tegas juru bicara Fraksi Gerindra, Ni Wayan Komala Pramestya Kumala Dewi.
Gerindra juga mendorong optimalisasi PAD dan efisiensi belanja sebelum pemerintah menambah beban pembiayaan daerah.
Berbeda dalam penekanan, Fraksi Demokrat justru memberikan dukungan terhadap rencana pinjaman daerah sebagai salah satu instrumen mempercepat pembangunan, sepanjang didahului kajian yang matang dan disertai pengawasan.
“Fraksi Partai Demokrat juga menyetujui dan mendukung pinjaman daerah guna mengoptimalkan dan mempercepat pembangunan,” ujar juru bicara Fraksi Demokrat, Putu Adi Arsipa.
Di sisi penerimaan, PDI Perjuangan turut menyoroti realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) yang hingga triwulan III/Oktober 2026 baru mencapai sekitar 67,35 persen dari target. Catatan tersebut menjadi bagian penting dalam upaya memperkuat kinerja pendapatan daerah.
Secara umum, pandangan lima fraksi bertemu pada satu pesan bahwa APBD 2027 harus semakin produktif dan memberi manfaat nyata. Pinjaman diarahkan untuk kegiatan yang menghasilkan, penyertaan modal harus memiliki dampak ekonomi, PAD ditargetkan secara realistis, sementara belanja tetap berpijak pada kebutuhan masyarakat.
“Semua fraksi pada prinsipnya menyetujui empat Ranperda untuk dibahas lebih lanjut. Ini sekaligus menjadi momentum untuk memastikan APBD 2027 tidak hanya sehat secara angka, tetapi juga terasa manfaatnya hingga ke masyarakat,” pungkas Ketua DPRD Karangasem I Wayan Suastika ditemui usai.memimpin sidang paripurna. (tio/bfn)
