Dewan Minta Pemkab Karangasem Tidak Hapus Tenaga Kontrak

dewan-minta-pemkab-karangasem-tidak-hapus-tenaga-kontrak
I Wayan Suastika
banner 120x600

KARANGASEM, Balifactualnews.com— Ribuan tenaga tenaga honorer (tenaga kontrak) di Karangasem harap-harap cemas. Pasalnya, tahun 2023 mendatang,  Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Rerformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) akan menghapus keberada mereka.

Menyikapi kondisi itu, Dewan Karangasem bersuara. Mereka meminta agar pemerintah daerah  (Pemkab Karangasem) tidak  melakukan penghapusan tenaga kontrak, karena keberadaan mereka masih sangat dibutuhkan.

“Sampai saat ini keberadaan tenaga kontrak masih sangat dibutuhkan, karena itu kami meminta pemerintah daerah tidak cepat-cepat melakukan penghapusan,” kata Ketua DPRD Karangasem I Wayan Suastika, dikonfirmasi via telepon, Kamis (8/11/2022).

Sekadar diketahui, saat ini tenaga kontrak di Karangasem berjumlah 4.500 orang.  Dari jumlah tersebut  mereka bekerja diseluruh OPD yang ada di Karangasem termasuk  di RS Amlapura yang sudah berstatus badan pelayanan umum (BLU), sebagai  tenaga kesehatan dan tenaga guru kontrak. Menurut Suastika, keberadaan tenaga  kontrak itu masih sangat diperlukan, menyusul menimnya  rekrutmen CPNS sejak beberapa tahun terakhir.

“Tahun 2023 sudah di depan mata, Pemerintah Daerah harus secepatnya mencarikan solusi di balik rencana Pemerintah Pusat penghapusan  keberadaan tenaga kontrak.  Kalau penghapusan ini benar-benar dilakukan,  otomatis  angka pengangguran di Karangasem  semakin bertambah banyak,” ucap Suastika.

Penghapusan tenaga kontrak, kata Suastika bukan sekadar menambah  angka pengangguran,  juga  menganggu roda pemerintahan yang tidak bisa berjalan normal seperti sebelumnya.  Suastika mengatakan itu, karena pada satu sub bagian  minimal ada dua orang staf bahkan lebih yang semuanya adalah tenaga kontrak.

Dari sisi penganggaran, kata Suastika, lembaga Dewan yang dipimpinnya sudah menganggarkan  gaji  tenaga kontrak untuk tahun 2023. Diharapkan dengan penganggaran ini keberadaan tenaga kontrak di wilayahnya tidak dihapus, karena gajinya untuk tahun 2023 sudah bisa tercover oleh APBD.

“Pemerintah  Pusat memang sudah  menyiasatinya  melalui rekrutmen Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Program ini memang sangat baguss, tapi baru terfokus pada tenaga kesehatan dan tenaga guru saja. Artinya kalau di kalkulasikan rekrutam PPPK, belum bisa menampung tenaga kontrak yang  ada karena rekrutmen dilakukan berdasarkan kouta yang ditentukan  Pemerintah Pusat,” jelas Suastika, seraya berharap agar pemerintah daerah tidak terburu-buru melakukan penghapusan, karena keberadaan tenaga kontrak masih sangat dibutuhkan.

Terpisah, Kepala Badan Kepegawaian dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia, I Komang Agus Sukasna, mengaku snagat mengapresiasi masukan lembaga Dewan tersebut. Dia mengatakan, penghapusan  tenaga kontrak di tahun 2023 sudah menjadi aturan pusat.

“Aturannya memang sudah begitu, tapi kalau tidak ada penghapusan regulasinya mesti ditinjau dulu. Yang pasti untuk menyikapi semua ini, kami sudah melakukan langkah-langkah, yakni  melakukan proses perekrutan melalui penataan pegawai,” terang Agus Sukasena. (tio/bfn)