Direktur Perumda Tirta Tohlangkir Ungkap Alasan Naikkan Tarif DAM

Saat Rapat Kerja Bersama Komisi III DPRD Karangasem

rektur-perumda-tirta-tohlangkir-ungkap-alasan-naikkan-tarif-dam
Komisi III DPRD Krangasem menggelar rapat kerja dengan Direksi Perumda Tirta Tohlangkir terkait kenaikan tarif dasar air minum
banner 120x600

KARANGASEM, Balifactualnews.com—Kisruh kenaikan tarif dasar air minum (DAM) yang sudah dijalankan Perumda Tirta Tohlangkir mulai terkuak dalam rapat kerja Komisi III DPRD Karangasem dengan Direksi Perumda Tirta Tohlangkir, Senin (20/2/2023)

Alih-alih mencari untung, tapi  kenaikan tarif dasar air  minum  yang dilakukan Perumda Tirta Tohlangkir untuk menghindari merger dengan PDAM lainnya, karena sudah dua kali mendapatkan peringatan dari BPKP,  akibat 14 tahun lebih tidak melakukan penyesuaian tarif dasar air minum.

Rapat Komisi III dipimpin langsung Ketua Komisi I Wayan Sunarta. Dihadiri beberapa anggota komisi,  diantaranya, I Kadek Sujanayasa dan I Nengah Rinten (Fraksi Nawa Satya Partai Nasdem), I Nyoman Musna Antara dan I Komang Mustika Jaya (Fraksi Partai Golkar), I Kadek Wirta dan I Gede Parwata (Fraksi PDI Perjuangan), serta I Wayan Budi SH dan  I Wayan Supartha (Fraksi Catur Warna).

Sedangkan dari pihak Perumda Tirta Tohlangkir, dipimpin langsung I Komang Haryadi Parwatha selaku  dirut disana. Dia didampingi, tiga kabag teknis dan Dewan Pengawas Perumda Tirta Tohlangkir, I Nyoman Sutirtayasa.

Rapat berjalan cukup alot  dan terjadi  pembahasan cukup  hangat. Tak sebatas menanyakan dasar kenaikan tarif dasar air minum, anggota  komisi III juga mempertanyakan program dan kinerja jajaran direksi selama ini.   Kendati terjadi perdebatan, namun Komisi III  tetap memberikan  kesempatan Perumda Tirta Tohlangkir untuk menjalankan penyesuaian tarif dasar air minum tersebut, namun dalam pelaksanaannya tetap akan dilakukan evaluasi.

“Kami beri kesempatan Perumda Tirta Tohlangkir untuk menjalankan penyesuaian tarif dasar air minum ini, tapi dalam pelaksanaannya tetap akan kami evaluasi,” ucap Ketua Komisi III DPRD Karangasem I Wayan Sunarta.

Sebelumya Anggota Komisi III, I Wayan Budi SH, sempat mempertanyakan urgensi  penyesuaian tarif dasar air minum tersebut. Tapi setelah mendapat penjelasan dari Direktur Perumda Tirta Tohlangkir, Wayan Budi akhirnya memaklumi kenaikan tersebut  karena ada konsekuensi merger dengan PDAM daerah lain apabila tidak melakukan penyesuaian tariff.

“Kalau sudah semuanya menerima kenaikan ini, ya tidak masalah. Tapi, ketika ada ketimpangan ini yang akan menjadi masalah dan memicu gejolak di bawah,” ucapnya

I Nengah Rinten dan I Nyoman Musna Antara, mengeluarkan sodokan yang lebih menukik.  Menurut mereka, kisruh kenaikan tarif  dasar air minum itu tidak terlepas dari minimnya sosialisasi yang dilakukan Perumda Tirta Tohlangkir ke masyarakat. “Sosialisasi memang sudah dilakukan tapi itu baru sebatas di stasiun radio, kami di DPRD saya tidak tahu kalau ada kenaikan tariff ini. Malah  hal ini baru kami ketahui setelah ramai diperbincangkan di media sosial,” ucap Musna Antara yang di iyakan I Nengah Rinten.

Direktur Perumda Tirta Tohlangkir, I Komang Haryadi Parwatha, menjawab dengan gamblang semua pertanyaan anggota Komisi III itu.  Menurutnya kenaikan tarif air bersih ini didasari  dengan aturan. Selain berpedoman PP Nomor 122 Tahun 2015 Tentang Sistem Penyediaan Air Minum, juga  berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 tahun 2016 tentang perhitungan dan penetapan tarif air minum, sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2020 tentang Perubahan atas  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 tahun 2016, serta Keputusan Gubernur Bali Nomor 826/01-C/HK/2021 tentang besaran tarif batas bawah dan tarif batas atas air minum Kabupaten/Kota se-Bali.

“Jadi, perimbangan penyesuaian tarif air bersih yang dilakukan oleh Perumda Tirta Tohlangkir Karangasem  adalah berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020. Kalau ini tidak  dijalankan kami khawatir keberadaan Perumda Tirta Tohlangkir akan digabung dengan PDAM daerah lain. Ini juga diperkuat rekomendasi dari BPKP.  Penyesuaian tarif dasar air minum ini paling lambat tahun 2022,” ungkap Haryadi Parwata, menjawab  pertanyaan dan kecemasan anggota Komisi III DPRD Karangasem  itu.

Penyesuaian tarif dasar air minum, kata Haryadi, karena adanya kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar dari Rp 5.150 per liter menjadi Rp 6.800 per liter sementara untuk jenis dexlite dari Rp 9.500 per liter menjadi Rp 18.000 per liter. “Kenaikan tarif dasar listrik sebesar 17,46 persen juga menjadi dasar pertimbangan kami melakukan penyesuaian tarif dasar air minum ini,” jelasnya.

Bahkan kata dia, kenaikan tarif juga terjadi pada pembelian air di kawasan Telaga Waja yang dikelola Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Bali. Sesuai perjanjian dengan Dinas PUPR Karangasem, kenaikannya  sebesar 3 persen dari Rp1.200 per meter kubik menjadi Rp1.236 per meter kubik.

“Merujuk Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri,  kenaikan tarif dasar air minum ini merupakan suatu keharusan untuk dilakukan, karena beban Perumda ke depan  akan jauh lebih berat,” pungkasnya. (tio/bfn)