KARANGASEM, Balifactualnews.com – Puluhan kegiatan fisik di Karangasem dengan sumber dana bantuan keuangan khusus (BKK) Provinsi Bali tahun 2023 terancam ditunda. Itu terjadi karena Pemprov Bali menunda pencairan dana BKK tersebut yang jumlahnya mencapai Rp35 miliar lebih.
Kepala Dinas PUPR-Perkim Karangasem, Wedasmara tak menampik hal itu. Dia juga mengaku cukup pusing dengan penundaan dan BKK tersebut ditengah kegiatan fisik sedang dikerjakan oleh rekanan.
Puluhan kegiatan fisik yang bersumber dari BKK, kata Wedasmara, 31 kegiatan merupakan kegiatan fisik 11 paket proyek Bina Marga yang sudah PHO (pengerjaan sudah 100 persen akan proses serah terima pertama).
“BKK Provinsi Bali tahun 2023 yang diterima Karangasem sebesar Rp35 miliar. Penundaan pencairan dana BKK itu jelas sangat berdampak bagi para pelaku usaha untuk mendanai kegiatan. Kami khawatirkan kondisi ini akan berpengaruh terhadap proses dan hasil pekerjaannya nanti, ” kata Wedasmara.
Kegiatan yang sudah mendapatkan uang muka, lanjut Wedasmara, sesuai isi kontrak maka mereka harus menyelesaikan pekerjaan hingga 100%. Tapi hal itu akan sulit terpenuhi, malah sebaliknya akan terjadi pemutusan kontrak, Kendati demikian pekerjaan yang sudah dikerjakan tetap akan dibayar pada tahun 2024.
“Pemerintah daerah melalui Bapak Bupati dan Sekda akan terus berkomunikasi kepada Pemprov untuk meminimalisir dampak yang diakibatkan dari penundaan BKK tersebut ,termasuk terhadap kegiatan yang ada, ” terang Wedasmara.
Sekadar diketahui, kegiatan fisik yang bersumber dari dana BKK Provinsi, saat ini sedang dikerjakan di Karangasem. Diantaranya pembangunan gedung Mall Pelayanan Publik dengan pagu anggarannya sebesar Rp8 miliar, Wantilan Kebudayaan senilai Rp6 miliar dan Krematorium di Kecamatan Abang dengan pagu anggaran sekitar Rp7.6 miliar. (dev/tio/bfn)
