Kementerian PPPA RI Evaluasi Badung Sebagai Kabupaten Layak Anak

________________________________________________________________________________

BADUNG – Kabupaten Badung diverifikasi oleh Tim Pusat dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI dalam evaluasi Kabupaten Layak Anak (KLA) tingkat Nasional tahun 2019, Selasa (25/6/19) di Puspem Badung.

Tim pusat yang berjumlah empat orang tersebut diterima Plt. Kadis Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabulaten Badung dr. I Gede Putra Suteja bersama Tim Kabupaten Badung dan Forum Anak Daerah Badung.

Endrawati sebagai Kepala Bidang perlindungan anak, penyandang disabilitas, psihososial, Deputi bidang Perlindungan Anak, Kementerian PPPA, sangat mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Badung telah berhasil melaksanakan program KLA.

Hal ini diakui dengan telah melakukan kunjungan langsung ke lapangan, mulai dari puskesmas, perpustakaan, PAUD, sekolah, taman hingga ke forum anak daerah di Badung. Dari kunjungan lapangan, ditemui beberapa peningkatan dan inovasi seperti puskesmas sudah layak anak, adanya program gerba sari, perpustakaan yang luas, tentunya program dan kebijakan bupati badung yang telah berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Kami apresiasi program Bupati Badung, adanya santunan kematian, penunggu pasien, pendidikan dan kesehatan gratis,” ungkapnya.

Meskipun begitu ada catatan yang perlu disempurnakan, salah satunya di kantor-kantor masih kurangnya akses untuk disabilitas, termasuk kondisi kantin sekolah.

Plt. Kadis Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Badung dr. I Gede Putra Suteja, atas nama Pemkab Badung sangat mengapresiasi kepada Tim Pusat yang telah melakukan verifikasi KLA yang langsung memotret kondisi riil di lapangan.

Sementara, atas masukan maupun catatan dari Tim Pusat akan ditindaklanjuti dan menjadi acuan untuk pembenahan kedepan. Untuk evaluasi KLA pihaknya telah mempersiapkan bagaimana nanti Badung menjadi bagian dari pemenuhan akan hak-hak anak, baik terhadap pendidikan, kesehatan dan lainnya.

“Pemerintah daerah dalam hal ini Bupati Badung sangat berkomitmen memenuhi hak-hak anak,” tambahnya.

Ia menjelaskan, keberhasilan di Badung tidak terlepas dari program dan kebijakan Bupati Badung melalui Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PPNSB) yang mencakup lima prioritas pembangunan.

Diantaranya; pangan, sandang dan papan; kesehatan dan pendidikan; jaminan sosial dan tenaga kerja; seni, adat, agama dan budaya serta pariwisata termasuk infrastruktur. (rus/tio)