KARANGASEM, Balifactualnews.com—Dana Alokasi Umum (DAU) pada APBD Induk 2023 yang digelontorkan ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga kembali diungkit Dewan Karangasem. Pemicunya penyaluran anggaran tersebut dinilai tidak transparan dan sebagian besar anggaran diarahkan pembangunan fisik melalui sistem penunjukkan langsung (PL).
Tohokan itu disampaikan langsung anggota Komisi IV, I Nyoman Mardana Wimbawa dan Kadek Wesya Kusmia Dewi dalam rapat kerja Komisi IV yang dipimpin Komang Renadengan Kepala Badan Kepegawaian dan Pemberdayaan SDM, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dan Direktur RSUD Karangasem beberapa waktu lalu.
Dalam rapat kerja itu, Mardana dan Kusmia Dewi, meminta Kadis Pendidikan Pemuda dan Olahraga Karangasem, I Wayan Sutrisna untuk memaparkan penggunaan DAU sebesar Rp 82 miliar itu.
“Kami ingin tahu, DAU sebesar itu digunakan untuk apa saja, karena informasi yang kami dapatkan DAU yang ditujukan untuk menguatkan sektor pendidikan sebagian besar digunakan untuk mengerjakan proyek PL,”ucap Kusmia Dewi, yang juga Ketua Fraksi Partai Gerindra itu.
“Kami minta Dinas Pendidikan untuk memaparkan penggunaan DAU tersebut, kalau untuk fisik berapa sekolah yang akan diperbaiki, kami ingin kejelasan akan hal ini,” imbuh Komang Mardana Wimbawa dari Fraksi Golkar.
Desakkan anggota Komisi IV dalam rapat kerja tersebut tidak serta merta dijawab Wayan Sutrisna. Selaku pimpinan di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, dia malah mengundang anggota Komisi IV untuk datang ke kantornya.
“Agar bisa mendapatkan penjelasan secara rinci, sebaiknya bapak dan ibu Dewan terhormat datang ke kantor Disdikpora. Kami sangat welcome kok,” kelitnya.
Khusus untuk pendidikan, Kusmia Dewi mengaku prihatin dengan krisis guru yang sampai saat ini masih menghantui Karangasem. Terhadap hal ini, pihaknya juga menanyakan rekrutmen PPPK yang sudah dilakukan BKPSD Karangasem dalam mengatasi krisis guru tersebut.
Menanggapi pertanyaan Komisi IV itu, Kepala BKPSDM, Komang Agus Sukesena, mengaku selalu berupaya untuk memenuhi kebutuhan guru di Karangasem. Hanya saja antara pemenuhan dengan kebutuhan guru tiap tahun sangat tidak sebanding dari kondisi yang ada.
“Tahun ini kita dapat formasi 1283 pegawai PPPK untuk tenaga kesehatan dan guru. Semua formasi terpenuhi dan tidak ada yang tertinggal. Tapi dari formasi yang didapatkan masih jauh dari kebutuhan guru yang kita inginkan,” pungkas Agus Sukasena. (tio/bfn)
