KPU Jembrana Harapakan Panitia Ad Hoc Pilkada Jaga Netralitas

Kegiatan penyuluhan dan sosialisasi regulasi tahapan program dan jadwal pilkada

JEMBRANA, Balifactualnews.com Enam Kabupaten Kota se-Bali 23 September 2020 nanti akan melaksanakan Pilkada serentak. Guna mempersiapkan pelaksanaan Pilkada tersebut KPU Jembrana, Jumat (15/11/19), melaksanakan penyuluhan dan sosialisasi regulasi tahapan program dan jadwal pilkada.



Dalam kegiatan tersebut hadir sebagai narasumber anggota KPU Bali korwil Jembrana IGN Darma Sanjaya, didampingi komisioner KPU Jembrana Nengah Suardana dan Made Widiastra. Hadir pula para stakeholder dari Kejaksaan, Kepolisian, TNI (Forkopimda), perwakilan kecamatan dan desa juga ketua parpol.

Darma Sanjaya mengatakan dalam perekrutan panitia ad hoc nanti diharapkan screening yang dilakukan sejak awal menghasilkan panitia ad hoc yang profesional dan berintegritas.

Pihaknya akan terus menekankan netralitas dalam pelaksanaan tugas panitia ad hoc. Jangan sampai ikut menjadi pendukung dan tim sukses calon. “Jadi kami juga perlu masukan jika ada calon panitia yang berafiliasi partai politik dan calon. Jika terbukti nanti jelas akan ditindak,” jelasnya.


Baca :


Dikatakan beban kerja dengan pendapatan yang diterima panitia ad hoc selama ini memang tidak seimbang. Sehingga ada usulan kenaikan. Karena itu khusus di Jembrana juga ada usulan tambahan anggaran sekitar 2,6 miliar. Dimana nanti PPK mendapat gaji Rp 2,2 juta, PPS Rp 1, 2 juta dan KPPS Rp 950 ribu.

Diharapkan Pilkada nanti semua pihak bisa berperan dalam memberikan edukasi demokrasi yang baik kepada masyarakat. Sehingga nantinya ketika terjadi perbedaan pilihan tidak membuat masyarakat terpecah.

Sementara itu Ketua Bawaslu Jembrana Pande Made Adi Muliyawan mengatakan dalam pengawasan pihaknya melakukan strategi. Dimana pihaknya melakukan pencegahan sebelum terjadinya pelanggaran. Sehingga nantinya pelaksanaan pilkada berjalan aman dan llancar. (dod/ger)