JAKARTA, Balifactualnews.com – Polemik terkait keabsahan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terus menjadi perhatian publik. Di tengah perdebatan yang tak kunjung mereda, anggota DPR RI I Nyoman Parta menilai kegaduhan mengenai persoalan ijazah tersebut telah menyita terlalu banyak energi bangsa dan berpotensi mengalihkan perhatian dari agenda pembangunan serta pendidikan politik.
Menurut Parta, perdebatan yang terus bergulir dari hari ke hari di ruang publik tidak produktif apabila tidak diarahkan pada penyelesaian melalui mekanisme dan lembaga yang memiliki kewenangan.
Baca Juga : Kerap Unggah Isu Pejabat Bali, Pengelola Akun @kep_alakeluarga Ditangkap di Riau
“Situasi polemik ijazah ini sangat gaduh. Ruang publik dari hari ke hari terus dipenuhi urusan ijazah. Energi bangsa terkuras untuk membahas persoalan ini. Menurut saya, hal tersebut tidak produktif bagi pembangunan maupun pendidikan politik kita,” ujar I Nyoman Parta kepada media ini, Rabu(11/11/2026).
Terkait langkah penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP), Parta menegaskan bahwa hak tersebut merupakan salah satu instrumen konstitusional yang dimiliki anggota DPR maupun lembaga legislatif. Karena itu, langkah yang dilakukannya merupakan bagian dari pelaksanaan hak sebagai anggota parlemen.
Ia menjelaskan, penggunaan HMP tersebut dilatarbelakangi sejumlah pertimbangan hukum, termasuk putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menurut penafsirannya berkaitan dengan persoalan dokumen ijazah Gibran.
Parta juga menyinggung bahwa masa pengajuan gugatan hasil pemilu telah melewati tenggat waktu yang ditentukan. Dalam penjelasannya, ia menyebut MK kemudian menyatakan persoalan tersebut bukan lagi menjadi kewenangannya dan mengarahkan penanganannya kepada lembaga yang berwenang.
Selain itu, Parta turut merujuk pada putusan Mahkamah Agung (MA) yang menurutnya menyatakan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA Gibran tidak sah dan batal demi hukum.
Ia menilai aspek hukum tersebut perlu menjadi perhatian dalam melihat polemik yang berkembang, sehingga tidak semata-mata menjadi perdebatan opini di tengah masyarakat.
Baca Juga : 160 CCTV Perkuat Pengawasan Besakih, Pelayanan Wisatawan Makin Terukur
Parta juga menjelaskan makna istilah batal demi hukum atau dalam terminologi hukum dikenal dengan istilah null and void maupun van rechtswege nietig. Secara umum, istilah tersebut merujuk pada suatu perbuatan atau dokumen hukum yang dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum sejak awal, sesuai dengan konteks dan ketentuan hukum yang berlaku.
“Karena itu, kami memandang persoalan ini perlu disikapi melalui mekanisme konstitusional yang tersedia. HMP merupakan hak anggota DPR dan saya menggunakan hak konstitusional tersebut untuk menyikapi persoalan ini,” tegasnya.
Langkah Parta tersebut menempatkan DPR sebagai salah satu ruang konstitusional untuk membahas persoalan yang menurutnya perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut. Meski demikian, proses dan kewenangan masing-masing lembaga tetap harus merujuk pada ketentuan hukum yang berlaku.
Polemik ijazah Gibran pun kembali memunculkan perdebatan mengenai batas kewenangan lembaga negara, mekanisme pengawasan parlemen, serta pentingnya kepastian hukum dalam kehidupan demokrasi. (ger/bfn)
