KARANGASEM, Balifactualnews.com – Peliknya proses administrasi pencairan uang pengganti transport Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dari pusat ke daerah menyebabkan dana yang seharusnya dibayarkan untuk acara pelantikan dan bimbingan teknis (Bimtek) tersebut tertunda.
Hal itu disampaikan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Karangasem I Putu Darma Budiasa kepada awak media, Senin(29/1). Namun kata dia, dana tersebut akan segera cair.
“Keterlambatan pembayaran uang pengganti transport untuk KPPS tersebut disebabkan karena adanya keterlambatan proses administrasi. Karena untuk pencairannya melibatkan banyak pihak. Uang pengganti transport yang belum dibayarkan tersebut jumlah totalnya sebesar Rp 250 ribu. Rp 150 ribu saat Bimtek dan Rp 100 ribu saat pelantikan,” jelasnya.
Ditambahkannya, ada banyak proses yang mesti dilalui dalam pencairan uang tersebut. Diakui Budiasa, awalnya uang tersebut dikelola oleh Kabupaten untuk semua KPPS yang jumlahnya mencapai belasan ribu orang, namun hal tersebut tidak mungkin dilakukan oleh kabupaten, karena selama pelantikan dan Bimtek harus ada makanan dan minuman yang harus disediakan.
Untuk itu pihak KPU Karangasem lanjut Budiasa, telah memohon ke pusat agar uang tersebut dikelola oleh Panitia Pemungutan Kecamatan (PPK) atau Panitia Pemungutan Suara (PPS). “Setelah kami laporkan hal itu, ternyata disetujui, namun proses penyalurannya dari Kabupaten ke PPK dan PPS perlu proses administrasi yang juga melibatkan lembaga lain. Salah satunya adalah Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN),” imbuh Budiasa.
Pihaknya mengusulkannya terlebih dahulu ke KPPN, setelah syarat terpenuhi pembayaran bisa diurus ke bank untuk melakukan transfer ke rekening biro PPK atau PPS.
“Keterlambatan pembayaran pengganti uang transport untuk KPPS bukan hanya terjadi di Kabupaten Karangasem saja, juga terjadi di daerah daerah lainnya. Kami sudah sampaikan kepada seluruh KPPS. Jadi pasti dibayarkan namun ada keterlambatan. Paling lambat Minggu ini sudah terbayarkan untuk uang transport tersebut sebesar Rp 250 ribu ke masing-masing KPPS secara langsung oleh PPK atau PPS,” pungkas Budiasa. (ger/bfn)
