3 Tahun Tak Mampu Dongkrak Pendapatan, Karangasem Dapat Raport Merah KPK

Wakil Ketua KPK/ Lili Pintauli Siregar

DENPASAR, Balifactualnews.com– Kabupaten Karangasem mendapat raport merah dari Komisi Peberantasan Korupsi (KPK). Penilaian itu diberikan, karena dalam tiga tahun  berturut-turut,  kabupaten ujung timur Bali ini tidak mampu  mendongkrapk pendapatan daerahnya.  Hal itu diungkapkan Wakil Ketua KPK, Lili Pintauli Siregar  saat menghadiri  Rapat  Koordinasi Perbaikan  Tata Kelola Aset dan Penyerahan Sertifikat Tanah kepada PLN dan Pemerintah Daerah  di wilayah Provisi Bali di Prime Plaza Hotel, Sanur, Kamis (22/10/20).

Selain Karangasem, kata Lili,  Kabupaten Bangli juga mengalami capaian yang sama. Dalam tiga tahun berturut-turut  kabupaten sejuk itu tidak bisa naik kelas alias capaian pendapatan yang ditorehkan selalu sangat rendah.

“Selain pendapatan daerah sangat rendah, Kabupaten Karangasem dan Bangli  juga lemah dalam pencatatan aset. Kabupaten lainnya sudah lumayan, tapi itu nilainya sekitar 20 sampai 30 persen,” ungkap Lili

KPK berpendapat, jika  Karangasem dan Kabupaten Bangli tidak digenjot,  tidak saja akan berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat, juga  akan berdampak kabupaten lainnya.

“Semua ini  bisa terjadi akibat kurangnya optimalisasi  dan tidak adanya tambahan pendapatan daerah. Jika area ini tidak diawasi, akan parah jadinya. Bukan soal kebocoran, tapi  kita lebih mengingatkan  agar  Kabupaten Karangasem dan Bangli melakukan pencatatan dengan baik, sehingga optimalisasi itu bisa berjalan dengan baik,” ungkapnya.

Lantas Lili mewanti-wanti, bukan alasan bagi kabupaten/kota untuk menjadi lelah dan susah di masa pandemi Covid-19, tetapi harus juga tetap melakukan inovasi.  “Itu sudah saya sampaikan di forum rapat, karena saya tahu disitu hadir Sekdanya,” ungkap Lili.

Usai menyoroti Kabupaten Karangasem dan Bangli, Lili mengatakan ada delapan capaian yang mesti dipenuhi kabupaten/kota secara nasional, diantaranya mulai dari perencanaan, kesejahteraan masyarakat, penganggaran, ASN, perizinan, pajak, optimalisasi pendapatan daerah dan lainnya.

Disampaikan juga, untuk wilayah Bali capain tertinggi berada di Pemerintah Provinsi, kemudian diikuti Kabupaten Badung, Kota Denpasar dan seterusnya. Lili juga sempat menyinggung Denpasar sebagai Ibukota Provinsi mestinya dapat nomor urut dua, tapi justru berada di bawah Kabupaten Badung. (sur/tio/bfn)