Mundur Diluar Mekanisme, Ketum PB. TI Thamrin Marzuki Dinilai Pengecut

mundur-diluar-mekanisme-ketum-pb-ti-thamrin-marzuki-dinilai-pengecut
Ket Foto : Mantan Ketua Umum Pengprov TI Bali, Lan Ananda. Foto : bfn/ena
banner 120x600

DENPASAR, Balifactualnews.com – Sikap mundur yang dilakukan Ketua Umum (Ketum) PB. TI, Thamrin Marzuki sebagai Ketua Umum PBTI 2019-2023 dan Calon Ketua Umum PBTI periode 2023-2027 dinilai sebagai sikap pengecut, lepas dari tanggung jawab serta bersikap kekanak-kanakan oleh Mantan Ketua Umum Pengprov TI Bali 2019-2023, Lan Ananda

Dijelaskan Lan Ananda, sikap Thamrin mundur sebagai Ketua Umum PB. TI diluar mekanisme Munas adalah wujud jiwa pengecut dan kekanak-kanakan. Disebutkannya jika pemimpinnya seperti ini, maka bagaimana mau membuat atlet berjiwa pemberani. Apabila Thamrin dinilai ngambek lantaran tidak memperoleh suara dinilai biasa tapi tetap harus menyelesaikan tanggung jawabnya dan tidak kabur seperti pengecut.

“Jika LPJ tidak dilakukan lantas siapa yang akan mempertanggungjawabkan penggunaan kartu kredit sebesar Rp. 96 juta ? Tanpa penjelasan ? Dan siapa yang akan mempertanggungjawabkan Rp. 3.6 Milyar dana dari kementerian untuk pra-olimpik ? Siapa juga yang akan mempertanggungjawabkan uang Ujian Kenaikan Tingkat (UKT) yang terkumpul dari jutaan anggota seluruh Indonesia ? Ini berbahaya bila dibiarkan. Cabang olahraga Taekwondo bisa dijadikan sapi perahan untuk mencari keuntungan pribadi. Hal seperti ini pernah terjadi di Pengakab TI Badung dimana Ketuanya mundur sebelum waktunya, guna menghindari pertanggungjawaban. TI Badung paling banyak mendapatkan suntikan dana pembinaan di Bali,” tutur Lan Ananda di Denpasar, Jumat (1/9/2023).

Anehnya, Ketum Pengprov TI Bali membiarkannya saat itu. Sekarang lanjutnya, mantan Ketum TI Badung juga jadi bagian sofwarenya PB.TI. “Saya jadi curiga, jangan-jangan ini sebuah modus operandi untuk keuntugan pribadi dengan menjadikan cabor sebagai tempat cari duit,” terang Lan ananda.

Lan yang disebut-sebut sebagai embrio tim sukses Richard Tampubolon ini menghimbau kepada seluruh pemilik suara untuk tetap melangsungkan munas sesuai surat pemberitahuan munas yang sudah dikeluarkan, sehingga pengembalian mandat ke KONI Pusat tidak di salahgunakan. Pasalnya, hal itu sudah menyalahi aturan. KONI Pusat seharusnya tidak terlibat dalam internal cabang olahraga (cabor), namun hanya bertugas untuk mendaftarkan keanggotaannya.

“Dengan demikian secara logika dan AD/ART organisasi, pengembalian mandat adalah kepada pemilik suara yang memberikan mandat saat munas 2019. Kok ke KONI Pusat ? ,” tandas Lan Ananda. (ena/bfn)